Visi dan Misi JDIH Pengadilan Agama Purworejo

Info JDIH

Hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai informasi yang bersifat publik perlu diketahui oleh masyarakat karena harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berarti masyarakat diberi kebebasan untuk mendapatkan informasi mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan yang diinginkan, karena anekdot “boleh melanggar hukum karena tidak tahu undang-undang” sudah tidak berlaku. Disisi lain kebebasan itu perlu, mengingat hukum tidak akan punya arti jika tidak ada yang mengetahui dan memperdulikannya. Dampak dari ketidakpedulian terhadap hukum akan menyebabkan eksistensi hukum tidak bisa memberikan perlindungan apapun bagi semua pihak.

Visi sederhananya adalah cita-cita yang diinginkan, dan visi mulia Mahkamah Agung RI adalah “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dan salah satu cara Pengadilan Agama Purworejo untuk mewujudkan Visi Mahkamah Agung tersebut adalah dengan cara membuat sekaligus mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara elektronik sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Dengan demikian Pengadilan Agama Purworejo mencoba merumuskan Visi dalam pengembangan JDIH adalah “Informasi Hukum Untuk Semua”

Untuk mencapai visi JDIH Pengadilan Agama Purworejo, maka misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatkan update informasi khsususnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
  2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas informasi hukum.
  3. Meningkatkan kerjasama kegiatan pendokumentasian produk hukum dalam satu jaringan.
  4. Menjadikan fasilitas yang tersedia untuk kerjasama dan pembentukan jaringan yang seutuhnya dengan seluruh satuan kerja Pengadilan Agama se Provinsi Jawa Tengah.
  5. Pemanfaatan dan pendayagunaan potensi masyarakat sebagai konstributor opini, analisa maupun informasi edukatif.

Dengan demikian apabila ke-5 misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka bukan suatu hal yang mustahil visi dimaksud dapat terpenuhi sehingga masyarakat sadar hukum di Indonesia dapat segera terwujud.